Indonesia telah diperkirakan pada tahun 1950 untuk menjadi negara terkaya kelima di dunia dalam sumber daya alam, dan sudah lama menjadi target dari tekanan oleh imperialisme AS untuk menguasai kekayaan alam dan untuk memenangkan penguasa untuk menjadi bagian dari aliansi antikomunis di seluruh dunia yang didirikan Washington. (Washington’s worldwide anticommunist alliance) Ini adalah era serangkaian kudeta militer untuk menghasilkan “perubahan rezim” di negara-negara semi kolonial seperti Mossadegh di Iran telah diisolasi pada tahun 1953, Arbenz di Guatemala tahun 1954.
Setelah kekalahan Perancis di Vietnam di tahun 1954, AS menjadi khawatir bahwa perjuangan Vietnam melawan imperialisme akan memicu revolusi di seluruh Asia Tenggara. Hal ini akan mengancam untuk mematahkan upaya AS untuk mengepung Cina komunis. Amerika Serikat telah memiliki kehadiran militer yang besar yang membentang dari Jepang dan Korea Selatan, melalui Taiwan, ke Filipina. Amerika Serikat telah mendirikan Asia Tenggara Treaty Organisation (SEATO) sebagai paralel regional untuk NATO. Sebelumnya, Indonesia dianggap sebagai “lunak pada komunisme” secara berbahaya karena sikap netral tersebut. Ia telah menjadi tuan rumah Konferensi Bandung negara Asia, termasuk China dan India, pada bulan April 1955, yang menyebabkan peluncuran Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Juga, nasionalisasi Indonesia atas tanah, mineral dan produksi minyak telah membuat marah si besar perusahaan Belanda, AS dan Inggris. Pada tahun 1963, kebijakan “konfrontasi” Indonesia dengan tetangga Malaysia, koleksi bekas koloni Inggris masih di bawah dominasi yang terakhir itu, berarti bahwa negara itu masih memiliki beberapa musuh-musuh imperialis.
AS khawatir bahwa, di bawah pemimpin pasca-kemerdekaan, Sukarno, negara itu bergerak ke arah komunisme. AS bertekad untuk menghentikan ini. Wakil Presiden Richard Nixon menyebut Indonesia sebagai “hadiah terbesar” di wilayah regionalnya1, Keberadaan Partai Komunis Indonesia yang sangat besar, dan aliansi dekat dengan Sukarno, menyatakan bahwa Indonesia mungkin akan menjadi “domino selanjutanya untuk jatuh”. Untuk menghindari ini dengan segala akibatnya, AS dibudidayakan hubungan erat dengan, dan memberikan sumber daya yang luas untuk, pembentukan militer tentara Indonesia, dengan total sebesar $ 64 juta antara 1959 dan 1965. Tentara, khususnya jenderal-nya, terlihat sebagai sebuah kekuatan yang AS bisa andalkan terhadap Sukarno dan sekutu2nya PKI. Senjata yang diberikan kepada mereka oleh AS adalah kunci kekerasan yang mereka dijatuhkan pada gerakan buruh di Indonesia.
Sementara itu, birokrasi Stalinis di Uni Soviet dan Cina baik memuji rejim burjuis nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno sebagai revolusioner dan mendorong subordinasi PKI untuk itu. Munculnya sebuah kasta berhak istimewa dari birokrat di Uni Soviet dari tahun 1920-an, menjadi takut karena konsekuensi demokrasi pekerja dan revolusi dunia yang mungkin akan membalikkan mereka, mendorong perkembangan teori Sosialisme di Satu Negara yang dikelarkan Stalin. Bolshevisme sebagai sebuah tendensi politik selalu mempertahankan perspektif internasionalis yang jelas tentang perlunya sebuah revolusi dunia, tetapi Stalin menolak ini, menyatakan bahwa sebaliknya keterbelakangan ekonomi Rusia itu sangat mampu mengembangkan sosialisme di isolasi nasional. Akibatnya, tugas komunis di seluruh dunia tidak lagi penggulingan kelas penguasa kapitalis dari negara mereka sendiri, tetapi pemeliharaan stabilitas internasional agar Rusia bisa melanjutkan “pembangunan sosialisme” dengan damai. Hal ini menyebabkan Stalinisasi Komunis Internasional yang, oleh 1933, Trotsky ditandai sebagai tidak layak lagi untuk tujuan menciptakan revolusi dunia. Partai seperti PKI sistematis mensubordinasi kelas pekerja kepada para pemimpin borjuis nasional, sezaman Soekarno, yang berusaha mencari penyelesaian dengan kekuatan-kekuatan kolonial untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis.
Stalinisme berpendapat bahwa partai komunis di dunia kolonial (termasuk indonesia) tidak harus berjuang untuk sosialisme, tetapi, sebaliknya, berjuang untuk tahap “demokratis”, yang berarti penciptaan dan pemeliharaan suatu pemerintahan borjuis yang stabil dan perjuangan melawan kolonialisme. Alasan untuk subordinasi ini di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah tujuan nasionalis atau “anti-imperialis” Sukarno. PKI mendukung pengkhianatan terhadap perjuangan pembebasan nasional dengan tekad untuk membatasi pejuang kelas pekerja dan petani untuk bentuk-bentuk perjuangan yang “damai demokratis”. Ini dikenal sebagai “teori dua tahap” dari Stalinisme. Ini adalah teori yang akan mengakibatkan kekalahan berdarah gerakan buruh Indonesia.
Perkembangan PKI
PKI adalah Partai Komunis tertua di Asia. PKI mempunyai asal-usul yang tidak biasa. Seorang serikat buruh kereta api yang militan berkebangsaan Belanda dan sosialis revolusioner, Henk Sneevliet, di-blacklist (didaftarhitamkan) di Belanda, datang untuk bekerja di Indonesia, kemudian koloni Belanda di Hindia Timur. Dia mendirikan Perhimpunan Sosial Demokrat Indonesia (ISDV – Indische Sociaal Democratische Vereniging) pada tahun 1914. Pada berdirinya, ISDV memiliki sekitar 100 anggota, hanya tiga di antaranya adalah orang Indonesia. Semua publikasinya ada di Belanda. Pada tahun 1917, minoritas reformis dari ISDV memisahkan diri dan organisasi meluncurkan publikasi pertamanya di Indonesia, Soeara Merdeka (Suara Bebas). Sneevliet secara cepat bersatu untuk dukungan terhadap Revolusi Oktober, tentang Bolshevik sebagai model untuk diikuti di Indonesia. Kelompok ini membuat terobosan cepat antara pelaut Belanda dan tentara yang ditempatkan di koloni itu. “Pengawal Merah” terbentuk, dan dalam tiga bulan jumlah mereka 3.000. Pada akhir 1917-an, tentara dan pelaut itu memberontak di pangkalan angkatan laut utama dari kepulauan, Surabaya, dan membentuk soviet-soviet. Pemerintah kolonial akhirnya menghancurkan soviet-soviet Surabaya dan ISDV ditekan secara brutal. Orang Belanda yang menjadi pemimpin pekerja-pekerjanya, termasuk Sneevliet, secara paksa dideportasi kembali ke Belanda. Sekarang, ISDV harus bekerja secara sembunyi-sembunyi di bawah kepemimpinan yang baru, oleh orang Indonesia.
Pada tahun 1911, Hindia Belanda telah melihat gerakan massa politis yang pertama pada skala nasional didirikan, Sarekat Islam. Awalnya didirikan untuk melindungi pedagang batik Jawa dari persaingan dengan pedagang Cina, dengan cepat menyebar ke penduduk miskin di kota-kota dan ke wilayah-wilayah pedesaan dan mengambil masalah-masalah sosial. Sneevliet dan ISDV mengembangkan hubungan yang erat dengan para pemimpinnya yang lebih radikal dan memasukinya, tanpa melarutkan ISDV. Sarekat Islam mengadopsi program yang lebih dan lebih sosialis dan anti-kolonialis. Sebagai hasil dari kerja ini, ISDV segera merekrut mayoritas orang Indonesia. Pada tahun 1919, berkat deportasi itu, di satu sisi, dan rekrutmen dari Sarekat, di sisi lain, itu hanya 25 anggota Belanda, dari total sekitar 400.
Pada bulan Mei 1920, berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. PKH adalah partai komunis pertama di Asia untuk menjadi bagian dari Komunis Internasional (atau Internasional Ketiga). Sneevliet mewakili partai di kongres kedua Komunis Internasional pada tahun 1920. Jadi, Indonesia punya Partai Komunis sebelum Britania. Pada tahun 1924, nama tersebut secara resmi berubah, menjadi Partai Komunis Indonesia.
Pada bulan November 1926, partai ini memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tindakan tersebut telah dibalas dengan kejam. Ribuan orang tewas dan 13.000 ditangkap. Pada 1927, pemerintah Hindia Belanda melarang partai tersebut. Para kader PKI, merasa hancur oleh represi, bergerak di bawah tanah (underground) dan partai itu tidak benar-benar dikonstitusikan kembali sampai pertengahan 1930-an. Pada saat itu, Stalinisme telah memenangkan Komunis Internasional dan kebijakan PKI sama sekali subordinasi untuk melayani aliansi Uni Soviet.
Hal ini berarti harus mengamati perintah Stalin untuk membentuk aliansi dengan “imperialis demokratis” (termasuk penjajah Belanda) dari 1935-1939 dan lagi pada 1941-1946. Selama Perang Dunia II, kepemimpinan PKI mengikuti garis Stalin untuk bekerja sama dengan pemerintah imperialis Belanda melawan Jepang, dan menyerukan “Indonesia yang merdeka dalam Persemakmuran Kerajaan Belanda”. Oportunis kotor ini ternyata disela oleh kiri adventuris secara bergantian di 1939-1941, dan 1947-1951, ketika tindakan pemberontakan yang kurang dipersiapkan membuat penindakan represi yang menyerikan. Dalam 1945-1946, PKI berpaling ke perlawanan terhadap upaya Inggris dan Belanda untuk rekolonialisasi negerinya tetapi mengalami penindasan dari sayap kanan dari mantan sekutu borjuis nasionalisnya, dengan ribuan kader partai dibunuh.
Secara keseluruhan, kombinasi dari zigzag kebijakan dan perubahan dalam kepemimpinan partai yang pergi bersama mereka, ditambah represi dari kanan, sangat mengganggu PKI yang ter-Stalinisasi.
Namun, kemenangan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua, kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) di bawah Mao pada tahun 1949, letusan Perang Korea tahun 1951 dan keberhasilan pengusiran kolonialis Perancis dari Indo-China oleh Partai Komunis Vietnam, semua meningkatkan prestise PKI sebagai bagian dari gerakan Komunis Dunia, tampaknya bisa maju untuk berkuasa secara tak terhentikan, terutama di Asia. PKI adalah dire-organisasi di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit pada awal 1950-an.
Kebijakan D.N. Aidit, didukung oleh Moskow dan Beijing (keduanya Stalinis juga!), adalah untuk memasuki aliansi strategis dengan pemimpin perjuangan kemerdekaan, Sukarno. PKI akhirnya bukan hanya berpartisipasi dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Sukarno, tetapi juga dengan “hangat” memeluk “Nasakom” programnya, aliansi nasionalisme, Islam dan komunisme sebagai tiga tren kompatibel secara kenyataan yang ada. PKI telah, namun, hanya mengikuti garis Stalinis, didukung oleh Mao, dari revolusi secara bertahap. Aidit menjelaskannya sebagai berikut:
”Ketika kami menyelesaikan tahap pertama revolusi kita yang berlangsung sekarang, kita dapat mengadakan konsultasi dengan elemen progresif lain di masyarakat kita dan tanpa perjuangan bersenjata, membawa negara kita ke revolusi sosialis. Akhirnya, kaum kapitalis nasional di negara kita menjadi lemah dan tidak terorganisir. Saat ini, dalam revolusi nasional demokratis kita, kita berpihak dengan mereka dan berjuang bersama mengusir dominasi ekonomi asing dari kekotoran ini”.2
Program PKI, yang diadopsi tahun 1962, menetapkan tujuan Partai sebagai berdirinya sebuah “negara rakyat demokratik”. Ini harus dilakukan melalui oleh para pekerja, petani, borjuis-kecil perkotaaan, borjuasi nasional dan “elemen patriotik” umumnya. Ini adalah ungkapan orang Indonesia terhadap “front populer” Stalin atau “blok dari 4 kelas” Mao Zedong.
Mao menggambarkan kebijakannya demikian: “Siapakah rakyat itu? Pada tahap ini di Cina mereka adalah kelas pekerja, kaum tani, yang borjuis-kecil perkotaan dan borjuasi nasional. Kelas ini, dipimpin oleh kelas buruh dan Partai Komunis, bersatu untuk membentuk negara mereka sendiri dan memilih pemerintah mereka sendiri; mereka menegakkan kediktatoran mereka atas “anjing2” yang menjalankan imperialisme, kelas tuan tanah dan borjuasi-birokratis, serta wakil-wakil dari kelas-kelas, kaum reaksioner Kuomintang dan kaki-tangan mereka.”3
Tentu saja, Mao menulis setelah kemenangannya atas Chiang Kai-shek, dicapai oleh mantan kekuatan-kekuatan gerilya yang telah berubah menjadi tentara yang berdiri kuat, dilengkapi oleh Stalin dengan materi perang Jepang menyerahkan diri. Kondisi ini tidak berlaku untuk PKI. Tapi pelajaran Komunis Cina mengajarkan para pemimpin PKI bukan persatuan untuk mempersenjatai kelas pekerja tetapi pentingnya mendukung “kelas burjuis nasional”. Karakter progresif dan nasionalnya ditentukan oleh derajat kemerdekaan dari imperialisme AS dan kemauan untuk mengembangkan hubungan ramah dengan Uni Soviet atau China. Selain itu, burjuis nasional nasional bukan sebuah golongan yang tak bersenjata, melucuti secara angker bagi Partai Komunis, seperti di China ketika Chiang pernah dikalahkan, tetapi untuk kelas penguasa Indonesia, dengan tentaranya sendiri. Memang, adalah PKI yang dilucuti.
Jika Sukarno datang semakin mengandalkan aliansi dengan PKI ia mengimbanginya dengan dukungan dari para jenderal sayap kanan keras dari tentara Indonesia. Singkatnya, ia memainkan peran Bonapartis mirip dengan banyak pemimpin di dunia semi-kolonial di tahun 1950-an dan 1960-an, seperti Nasser di Mesir.
Ada lebih mencolok kesejajaran historis untuk strategi dalam hubungan antara Partai Komunis Cina (PKC) dan partai nasionalis, Guomindang (Kuomintang) pada pertengahan tahun 1920-an. Dimana pertama-tama Guomindang dipimpin oleh pendiri sayap kiri, Sun Yat-Sen dan, setelah kematiannya pada tahun 1925 oleh jenderal sayap kanan, Chiang Kai-shek. Pada tahun 1923, Komunis Internasional (atau Internasional Ketiga), di bawah kepemimpinan Zinoviev, menyarankan Partai Komunis Cina untuk memasuki Guomindang sebagai sarana untuk memperkuat Sun dan menjamin kesetiaannya terhadap Uni Soviet. Taktik ini dipertahankan, dan diperkuat, oleh Bukharin dan Stalin setelah 1925, dengan dalih membawa melalui “tahap” nasional-demokratis dari revolusi. Namun, seperti PKC menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Chiang memutuskan untuk menyerang kota ini sebagai pukulan pencegahan yang dimulai pada tahun 1926. Meskipun demikian, Komunis Internasional mengatur dengan hati-hati dan meneruskan penyerahan PKC ke Guomindang. Hal ini menyebabkan pembantaian Shanghai pada 12 April 1927 ketika tentara Chiang memasuki kota dan melaksanakan pembersihan berdarah, menyembelih 6.000 orang Komunis. Bulan kemudian, dengan sangat terlambat, Stalin mengarahkan PKC ke dalam Pemberontakan Panen Musim Gugur, serangkaian adventurist pemberontakan lokal di mana puluhan ribu tewas dan yang membuka jalan untuk tiga tahun dari korban Teror Putih yang diukur dalam ratusan ribu orang. (Ini juga terjadi di Indonesia, tepatnya pada 1965. Stalinisme membawa noda dalam sejarah pergerakan kelas pekerja!)
Stalinisme telah demikian lama mendiktekan kolaborasi kelas dengan tentara “patriotik” dan kaum nasionalis borjuis sebagaimana kebijakan dalam PKI, yang memungkinkan gerakan komunis untuk digunakan sebagai dasar sosial yang mendukung rezim Sukarno. Menjadi pasti terhadap kepentingan Sukarno untuk mengecualikan PKI dari pemerintahan, mengingat implantasi besar mereka di masyarakat Indonesia. (Inilah dia kesalahan PKC dan juga DIULANGI OLEH PKI!) Dalam kata-katanya sendiri, ia tidak bisa dan tidak akan “mengendarai kuda berkaki tiga”.4 Sebaliknya, ia mengko-optasi (membuat bekerjasama-nya) PKI dalam pemerintahannya, memberikan beberapa konsesi kepada mereka dan beberapa orang tentara sambil menyeimbangkan satu kekuatan terhadap lainnya. PKI terutama mengorientasikan diri untuk pemilihan parlemen, mengecam kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. (Kesalahan PKI di tahun 1955 dan akhirnya berujung di tanggal 30/09/1965)
PKI menerima peran Sukarno untuk mengalokasikannya, untuk memberikan basis massa dukungan sementara berulang kali menginstruksikan anggota dan pendukungnya untuk menahan perjuangan kelas dan mengatasi situasi pra-revolusioner dalam rangka melestarikan “front persatuan nasional”. (Front Nasional adalah kesalahan strategi PKI dalam memanfaatkan peran Soekarno di awal-awal era demokrasi terpimpin) Salah satu contoh paling jelas dari pendekatan ini, yang menjadi contoh yang mematikan untuk tahun 1965, ketermukaan PKI dan kemudian mendemobilisasi gelombang besar perjuangan pekerja dan petani di tahun 1957. Ini mengguncang dominasi ekonomi oleh imperialis di Indonesia sebagaimana pabrik, perkebunan, bank dan kapal-kapal yang dirampas dan diduduki. Bahkan, Sukarno sendiri sebelumnya menyerukan pemogokan umum terhadap semua perusahaan Belanda, yang ingin menggunakan massa-massa anti imperialisme untuk keuntungannya. Perhatiannya adalah untuk menggunakan panggilan untuk mengadakan pemogokan umum sebagai ancaman untuk membawa kolonial Belanda ke meja perundingan. Tetapi ukuran dari respon buruh terhadap panggilan ini membawa dia benar-benar terkejut, dan ia segera memerintahkan militer untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang disita para buruh. Demikian juga, ia meminta PKI membanting rem.
Alih-alih mendukung pemberontakan melawan penindasan Sukarno, dan menawarkan dukungan untuk kemajuan untuk situasi revolusioner penuh, PKI menegaskan agar massa menyerahkan harta mereka disita kepada tentara yang dibantu AS (US-backed army) yang Sukarno kirim untuk mengambil kendali. Kelangsungan hidup rezim Sukarno melalui krisis ini adalah karena sabotase PKI terhadap gerakan massa.
Kejadian (Event) yang Mengarah ke Pembantaian
Kebijakan kolaborasi kelas PKI berlanjut sampai tahun 1960-an sebagaimana perjuangan pekerja dan petani tumbuh terhadap latar belakang dari pendapatan ekspor menurun, tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran yang luas dan penjarahan milik negara oleh tentara. Sebagai respon terhadap penurunan standar hidup mereka, pekerja dan petani mengambil bagian dalam aksi-aksi massa, merampas harta milik imperialis, menduduki pabrik-pabrik dan perkebunan, dan membagi kepemilikan para pemilik tanah. Sementara jajaran dan barisan dari anggota PKI semakin bentrok dengan polisi dan militer, kepemimpinan partai berusaha mencegah ini; secara luar biasa, mereka menekankan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”.
Pembagi-bagian tersebut, antara keanggotaan partai dan kepemimpinan kecil yang birokratis, berasal dari kebijakan PKI memusatkan semua upaya ke dalam rekrutmen massa dan membuat sedikit usaha untuk kaderisasi sebagian besar anggotanya. Mayoritas dari partai ini tidak diberikan pelatihan yang serius dalam teori dan praktek revolusioner Marxis. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang nyata antara lapisan kecil kader di bagian atas PKI dan massa keanggotaannya yang tidak dibiasakan dengan kebijakan nyata partainya, partai memberikan karakter yang sangat birokratis. (Sifat Stalinisme mengental dalam PKI dalam kesalahan tersebut. Ini juga kesalahan PKI, jangan ulangi di masa depan. Jangan ulangi birokratisme!)
Tidak dapat dipungkiri bahwa pengarahan rekrutmen massa menyebabkan pertumbuhan yang benar-benar mengesankan. Dari keanggotaan hanya 10.000 pada tahun 1952, anggota PKI meningkat menjadi 1.500.000 pada tahun 1959. Pada tahun 1965, itu terdiri dari 3.000.000 anggota dan memiliki lebih dari 10.000.000 simpatisan. Ini membentuk landasan yang kokoh dalam berbagai organisasi massa seperti Pusat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia dan Front Petani Indonesia. Pada puncaknya, partai dan front organisasinya mewakili sekitar 20% dari seluruh penduduk Indonesia, namun itu dihancurkan dan dikurangi menjadi reruntuhan dalam waktu beberapa minggu pada bulan Oktober 1965 di tangan para jenderal.
Pada tahun 1965 situasi ekonomi diperparah dengan inflasi meroket ke atas dan standar hidup massa memburuk. Desas-desus tentang kudeta telah beredar sejak akhir tahun 1964, dengan Partai Murba yang ingin melarang untuk persiapan kudeta oleh PKI. Beberapa bulan sebelum pembantaian itu, Aidit pindah ke kiri, menyerukan penyitaan imperialis dan menasionalisasikan properti dan pembentukan “kekuatan/angkatan kelima” dari pekerja dan petani dalam angkatan bersenjata. Pada bulan Juli Politbiro membahas sebuah kudeta sayap kanan yang potensial dan memulai pelatihan 2.000 militan PKI untuk serangan militer.
Kepemimpinan PKI, sebaliknya menyadari diserangnya reaksioner di waktu yang akan datang oleh pasukan komando tinggi, gagal untuk mengatur secara menyeluruh melawan hal tersebut. Mereka bahkan tidak mendukung perjuangan massa dari keanggotaan partai, apalagi mempersiapkan mereka untuk berjuang untuk mengambil kekuasaan. Begitu rencana jenderal-jenderal menjadi jelas, PKI seharusnya memanggil/menyerukan secara tegas untuk mobilisasi melawan ancaman militer tetapi, sebaliknya, mereka ragu-ragu, membingungkan gerakan massa dengan garis yang menipu bahwa aparat militer dan negara sedang dirubah untuk mengisolasi “aspek anti-rakyat” dari kekuasaan negara sebagaimana di bulan Mei 1965.
Pada bulan September PKI menyerukan blokade dua hari dari kedutaan AS dan mulai menginisiasikan demonstrasi terhadap krisis ekonomi. Pada tanggal 30 September, dua organisasi yang terkait dengan PKI, Pemuda Rakyat dan Gerwani, mengadakan protes massa di Jakarta terhadap krisis inflasi. Malam itu, pemberontakan oleh sekelompok perwira tentara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel (Letkol) Untung menangkap dan mengeksekusi enam jenderal terkemuka termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), merebut titik strategis di ibukota, Jakarta, dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi untuk mencegah kudeta oleh “Dewan Jenderal” yang direncanakan untuk hari tentara, 5 Oktober. Hal ini dilakukan tentu saja untuk pencegahan dengan sebuah kudeta anti-komunis & anti-Sukarno dari pengambilan tempat.
Namun, ada banyak fitur-fitur yang sangat mencurigakan tentang “kudeta” ini. Para petugas yang terlibat, meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, tidak berusaha untuk menangkap atau merebut kekuasaan dari Suharto, komandan pasukan cadangan strategis. Menjelang akhir Oktober 1, angkatan bersenjata, di bawah kepemimpinan Soeharto, telah dengan mudah menghancurkan pemberontak. Segera, mereka menyalahkan PKI untuk menghasut “upaya kudeta” ini”. (Komentar Valen: Oh, jadi rupanya ada upaya pemberontakan oleh jenderal terkemuka untuk melakukannya di hari TNI 5 Oktober, tapi dicegah oleh kelompok tentara khusus lainnya yang dibawah kepimpinan Suharto dengan sebuah “kudeta”. Dengan secepat-cepatnya ketika ketahuan di sumur Lubang Buaya, mereka menyalahkan PKI & gerakan pekerja-pekerjanya sebagai pelakunya. Wah, iya juga yah, gak mungkin PKI atau gerakan buruh nyerang begitu aja jenderal terkemuka yang pastinya juga di jaga dengan ketat, pasti yang nyerang tentara juga, angkatan bersenjata juga lah)
Banyak sejarawan borjuis telah menyalin sebuah pernyataan bahwa PKI telah, memang, mencoba sebuah kudeta konspiratorial melawan pemerintah. Ini bertentangan dengan seluruh metode politik PKI sebelumnya. Tiga petugas yang bertanggung jawab atas usaha kudeta yang diduga dilakukan PKI yang juga dekat dengan Suharto dan perwira-perwira tentara terpercaya dalam satuan-satuan elit. Salah satu dari mereka bahkan menerima pelatihan di Fort Bragg, yang lain di Fort Leavenworth. Dari kedua petugas ini akan harus menjalani tinjauan CIA sebelum pelatihan dimulai.
sumber-sumber sejarah anti-komunis mengklaim PKI berusaha untuk merebut kekuasaan dengan kekuatan beberapa ratus milisi5 di Jakarta, tetapi bahwa kudeta tersebut “tidak pernah mendapatkan kekuatan”. Jika kepemimpinan PKI dengan serius ingin mengorganisir kudeta, maka fakta bahwa mereka bisa menyatukan satu juta anggota dan jutaan lebih pendukung akan memberi mereka semua momentum tidak meragukan yang mereka butuhkan untuk menghancurkan negara.
Beberapa komentator yang mengatributkan kudeta ke CIA, yang pasti terlibat dalam cara-cara penting lainnya dalam menyusun perencanaan untuk pembantaian itu: lebih dari 1.200 perwira tentara yang bertanggung jawab untuk menyembelih komunis telah dilatih di AS. Tentara AS telah memainkan peranan penting dalam penyusunan militer Indonesia untuk mengambil kekuasaan, mendirikan sebuah program yang disebut SESKOAD yang dilatih jenderal di teori bidang ekonomi dan politik, menyiapkan mereka untuk posisi pemerintahan. Diplomat AS kemudian mengakui kompilasi sistematis mereka dari daftar sekitar 5.000 yang diduga komunis, dari kepemimpinan hingga jajaran dan barisan anggota di pedesaan, yang mereka serahkan kepada tentara Indonesia yang kemudian diburu dan dibunuh satu per satu. Sebagaimana Howard Federspiel, ahli Indonesia di Departemen Negara Biro Intelijen dan Penelitian (State Department’s Bureau of Intelligence and Research) di tahun 1965, kemudian menyatakan: “Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka sedang dibantai”.6
Seorang ahli akademik Amerika di Indonesia, profesor emeritus Benedict Anderson dari Cornell University, berpendapat bahwa kudeta yang diduga oleh PKI itu, pada kenyataannya, konflik internal dalam militer dengan hampir tidak ada permainan PKI dalam peran manapun.7 Dia berpendapat dari sumber-sumber kontemporer, bahwa para jenderal sayap kanan yang membunuh pada tanggal 1 Oktober 1965 berencana untuk membunuh Sukarno dan menginstal/memposisikan diri mereka sebagai sebuah junta militer. Kudeta 30 September 1965 itu dilakukan oleh pejabat yang setia kepada Sukarno yang melakukan serangan pencegahan yang dipercaya akan melestarikan, bukan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Anderson juga berpendapat bahwa Soeharto jamban untuk plot pembunuhan, membiarkan itu terjadi, dan kemudian digunakan sebagai dalih untuk pembantaian PKI, menggunakan intelejen yang diberikan oleh CIA dan Inggris, dan membawa dirinya ke kekuasaan.
Secara keseluruhan, Aidit dan pemimpin PKI yang lain diambil benar-benar terkejut dan gagal untuk bertindak baik secara konsisten atau tegas terhadap pasukan bersenjata; beberapa peringatan yang mereka berikan datang lama setelah mereka tahu tentang serangan mendatang dan tidak membuat baik bahaya yang jelas atau untuk respon yang penting, sebuah mobilisasi independen dari pekerja dan petani untuk mengambil tentara. Kolaborasi kelas mereka membawa mereka kepada keyakinan yang nave dan konyol bahwa tanggung jawab untuk membendung serangan yang akan datang dapat diberikan dengan Sukarno dan “perwira progresif” yang akan bertindak dalam tentara terhadap para jenderal. Peristiwa hari-hari berikutnya adalah membuktikan bahwa mereka benar-benar salah dan secara tragis salah.
Hari-Hari Berdarah di Bulan Oktober
Setelah Suharto dan para Jenderal selesai menghancurkan pemberontakan Untung, mereka memimpin pembantaian untuk menghilangkan setiap komunis yang dicurigai di Indonesia, setiap pemimpin, anggota dan simpatisan PKI yang oleh para Jenderal (they) bisa meletakkan tangan mereka (their). Pembunuhan ini dilakukan dengan cara yang paling mengerikan dan menakutkan. Jumlah yang meninggal masih menjadi persengketaan; Sukarno mengakui 78.000 mati, tetapi beberapa sumber mengklaim jumlah korban tewas mencapai jutaan. Sementara, selama pembantaian itu, kedutaan AS senang menerima update setiap hari pada para pemimpin PKI yang dilacak dan membunuh, dari “shooting-list mereka” terhadap 5.000 orang, sebuah studi CIA kemudian mencatat bahwa “Dalam hal dari jumlah yang terbunuh dalam pembantaian anti-PKI di Indonesia mendapat peringkat sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk dalam abad ke-20”.8
Tekanan reaksioner ini tidak hanya dilaksanakan oleh angkatan bersenjata, tapi bergabung dengan kelompok anti-komunis dan individu, terutama organisasi keagamaan. Di daerah seperti Jawa Tengah dan Timur, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan massal, didorong dan dibantu oleh tentara. Majalah Time melaporkan pada peran telah mereka ambil: “Bersenjata dengan pisau bermata lebar yang disebut parang, kelompok Muslim merayap di malam hari ke dalam rumah orang komunis, membunuh seluruh keluarga dan mengubur mayat mereka di pemakaman dangkal”. Artikel yang lanjut secara bersama menjelaskan secara lebih rinci betapa mengerikan pembunuhan dan kesudahannya seperti berikut:
“Di bagian pedesaan Jawa Timur … kelompok Muslim meletakkan kepala korban di tiang-tiang dan berparade mereka melalui desa-desa. Pembunuhan telah pada skala tertentu bahwa pembuangan mayat telah menciptakan masalah sanitasi yang serius di Jawa Timur dan Sumatra Utara di mana udara lembab terdapat bau busuk daging. Wisatawan dari daerah tersebut menceeritakan sungai kecil dan sungai yang telah benar-benar tersumbat dengan mayat.”9
Organisasi pemuda Islam, bersama dengan tentara dalam keadaan genting, ikut mengambil kesempatan ini untuk pembunuhan ribuan imigran Cina di daerah pedesaan, membakar lebih banyak orang yang keluar dari rumah mereka. Bali, sebelumnya dianggap sebagai kubu komunis, juga sangat terpengaruh, dengan pembunuhan yang dilakukan atas nama agama Hindu. Sebuah laporan dari seorang koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung pada situasi di pulau ini dijelaskan tubuh tergeletak di sepanjang jalan atau dibuang ke dalam lubang dan desa-desa terbakar setengah (half-burned).
Pembunuhan tersebut membuat sebuah iklim ketakutan dan paranoia yang membuat anggota PKI ditekan untuk membunuh orang yang disangka kamerad2 (kawan-kawan) mereka untuk membersihkan nama meraka. Jurang antara jajaran dan barisan anggota dan kepemimpinan birokratis PKI, bersama dengan sikap pengecut yang terakhirnya, jelas ditunjukkan selama pembantaian itu. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana untuk melawan menghadapi gelombang reaksi tetapi, daripada melakukan ini, mereka melarikan diri ke istana Sukarno dan tempat-tempat pengungsian lainnya dan meninggalkan sisa keanggotaan untuk berjuang sendiri. Kemudian, ketika Sukarno menyerukan “persatuan nasional” pada tanggal 6 Oktober, Biro Politik PKI jatuh pada hal berikut ini, berikut tradisi kolaborator mereka dan menyatakan bahwa partai mereka mengakui “hanya satu kepala negara, satu komandan tertinggi, satu besar pemimpin revolusi, Presiden Soekarno”. Akibatnya, mereka mendesak semua anggota dan organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi Indonesia” dan tidak memberikan perlawanan terhadap militer. Secara luar biasa, mereka menyatakan “dukungan penuh untuk seruan ini”, yaitu pembunuhan anggota mereka, dan meminta komite partai, anggota, simpatisan dan organisasi massa yang terkait “untuk memfasilitasi pelaksanaan seruan ini”! 10
Sebuah seruan yang sama bagi anggota PKI untuk menawarkan tak ada perlawanan terhadap pembunuhan massal yang berasal dari Stalinis di Kremlin, dan dari Beijing dan Partai Komunis Australia. Memang, Uni Soviet telah diberikan sebagian besar senjata yang dilakukan tentara yang melakukan penjagalan terhadap pekerja dan petani. Kremlin terus mengkhianati perjuangan dengan mengecam pemberontakan di sekitar Untung sebagai sebuah “provokasi” saat tidak membuat pernyataan/pembicaraan dari persiapan umum untuk sebuah kudeta reaksioner. Ini telah disebut berulang kali untuk “kesatuan” dari “revolusi” Indonesia di dalam NASAKOM, yang akan berarti “kesatuan” di antara yang melaksanakan pembantaian dan korban-korban mereka.
Bahkan setelah kengerian rezim baru dan pembunuhan massal tersebut yang telah berakibat dengan jelas, ini membuat Kremlin hingga 26 Desember untuk menerbitkan kecaman yang jelas terhadap hal itu. Pengecaman dari birokrasi China memang jelas terlambat, tapi gagal untuk mengkritik Sukarno secara terbuka karena mereka membutuhkan dukungannya dalam mengejar kebijakan luar negeri mereka. Kemudian, di sebuah konferensi yang diadakan pada bulan Februari 1966, di Havana, delegasi Soviet pergi berusaha keras untuk memblokir pengutukan kontra-revolusi yang masih mengamuk terhadap buruh dan petani Indonesia. Sama seperti kebutuhan diplomatik birokrasi Stalinis telah memimpin mereka untuk memblokir pembangunan PKI menjadi partai komunis revolusioner dan sebuah pemahaman tentang kebutuhan untuk berjuang untuk kekuasaan pekerja, sehingga mencegahnya mengutuk secara jelas penghancuran partai dan pembantaian anggotanya, atau bahkan dari mengakui besarnya peristiwa. Ini, tentu saja, membuat efek buruk pada respon dari gerakan kelas pekerja dunia terhadap penindasan tersebut. Tidak juga pada waktu itu, tidak juga saat itu, memiliki dampak utuh dari kekalahan mengerikan ini di publikasikan atau dianalisa terhadap para pekerja dan petani miskin. Tentu, media imperialis meremehkan itu. Jadi jika kita membandingkan dampak dari kudeta Pinochet 11 September 1973 di Chile, yang melaporkannya dan memobilisasikannya oleh partai komunis dan sosialis di dunia, ketidakjelasan yang senonoh di Indonesia pada 1965 adalah keterlaluan.
Angkatan bersenjata tidak menggulingkan Sukarno segera setelah 1-2 Oktober, karena mereka tidak bisa memastikan reaksi massa pedesaan dan tidak ingin disalahkan untuk situasi ekonomi negara yang mengerikan. Sebaliknya, mereka membiarkan demonstrasi massal yang akan dipentaskan dan menggunakan ini untuk mendorong Sukarno ke penandatanganan Supersemar, sebuah dokumen yang menyerahkan kekuasaan yang diktatorial kepada Jenderal Suharto.
Mereka yang cukup beruntung untuk menghindari kematian dianiaya dengan cara lain, dengan 250.000 aktivis dan simpatisan kiri-jauh (far-left) yang dilemparkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Pada 1969, sekitar 110.000 tersangka masih ditahan sebagai tahanan politik. Teror yang bersifat reaksioner dilepaskan oleh para jenderal, jauh dari yang telah dibatasi pada hari-hari dan minggu-minggu pembunuhan massal pada bulan Oktober 1965, yang telah menghantui Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.
Penindasan, Ketakutan dan Kebisuan
Tidak puas dengan telah membunuh ratusan ribu tersangka komunis dan memenjarakan puluhan ribu lebih, kediktatoran Suharto melanjutkan untuk menindas setiap ekspresi komunisme. (sampai sekarang pun masih saja seperti itu) Partai Komunis secara resmi dilarang di seluruh Indonesia, bersama dengan pers dan organisasi massa, yang mencakup federasi serikat buruh utama di negara. Selain itu, tersangka anggota yang dipecat secara massal akibat pemberitaan di media, bisnis dan, terutama, sektor publik. Di Sumatera Utara sendiri, 4.000 pekerja sektor publik dipecat karena dicurigai sebagai komunis. Akibatnya, mengutuk keluarga tersangka menjadi kelaparan.
Diskriminasi dalam pekerjaan juga diberikan kepada kerabat yang tewas dalam pembantaian yang menolak untuk memberitakannya di layanan sipil, karena mereka tidak bisa lulus dari pengawasan yang dibutuhkan. Mendapatkan pekerjaan apa saja di semua secara efektif tidak mungkin bagi mereka dibebaskan dari kamp-kamp konsentrasi, karena mereka diberi kartu khusus ID yang membuatnya jelas bahwa mereka telah tahanan politik. Selain itu, setelah pembebasan mereka mereka harus terus melapor ke perwira militer lokal dan menghadiri session cuci otak selama beberapa tahun.
Rossie Indira, putri seorang mantan tahanan, berpendapat bahwa budaya pasca-1965 ditandai oleh ketaatan yang luas pada kekuasaan, keluarga atau agama yang berakar pada ketakutan yang luar biasa. Hal ini juga ditandai dengan kebisuan; dia mencatat begini: “Anak-anak dan perempuan tidak akan pernah mengetahui apa “kejahatan” oleh ayah atau ibu mantan tahanan atau telah dibunuh yang telah dilakukannya. Banyak dari mereka hanya harus belajar bagaimana hidup dengan anak yang trauma, anak dan keluarga mereka yang dianiaya“. 11
Budaya pembisuan ini sangat meluas. Bila Indira dan suaminya Andre Vltchek membuat film dokumenter tentang peristiwa 1965 hampir 40 tahun kemudian pada tahun 2004, mereka meminta warga Jakarta berusia 20-50 mengenai pendapat mereka pada apakah Partai Komunis harus dilegalkan atau diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Setiap menjawab secara identik bahwa partai tidak boleh dilegalkan atau diizinkan di mana saja yang di dekat bilik suara, karena perbuatan yang mengerikan di mana telah terlibat pada tahun 1965 dan kudeta itu digelar pada 30 September. Tak satu pun dari mereka menyatakan bahwa kudeta mungkin telah dilakukan oleh militer itu sendiri, dan tidak ada lagi yang menyatakan dari ratusan ribu orang Indonesia yang dibunuh dan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Indira memanggil ini terlena, yang diterjemahkan secara kasar sebagai keadaan kebahagiaan palsu atau kelupaan yang dekat pada amnesia.
Orang-orang Indonesia diwajibkan untuk melestarikan budaya pembisuan ini. Dengan alasan, keluarga-keluarga telah menekan kebenaran tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 dalam kasus/kejadian pada atau lebih dari anggota keluarga mereka telah terlibat dalam PKI, yang dianggap mengancam dan memalukan oleh rezim Soeharto. Lebih memalukan, beberapa tetap menjaga kebisuan ini untuk menyembunyikan identitas mereka yang menjadi pembunuh selama dan setelah pembantaian. Namun, faktor utama yang memberikan kebisuan dan amnesia yang kolektif ini telah kampanye propaganda intensif yang dirancang oleh mereka yang melakukan kudeta, dan dialami penduduk selama beberapa dekade. (Bayangkan, 30 tahun kekuasaan Suharto telah membuat masyarakat tak mau tau apapun tentang komunisme. Sungguh kejam) Itu dimulai secara langsung pada hari-hari setelah kudeta, ketika semua koran nasional dilarang selama seminggu tidak termasuk dua yang menaruh pandangan bahwa kudeta tersebut dilakukan oleh PKI. Dalam hal untuk menginspirasi kemarahan terhadap PKI, mereka yang dituduh membunuh para jenderal secara mengerikan dan merusak tubuh mereka. Secara tak terherankan, media dari barat dan pemimpin-pemimpin secara besar meneruskan kesadaran mereka yang membisu mengenai peran jenderal-jenderal dalam tragedi Indonesia, sebagaimana yang dilakukan birokrasi Soviet hingga kepecahannya/keruntuhannya.
Setelah terjadinya pembantaian terlihat kelumpuhan yang lengkap di gerakan buruh di Indonesia dan, sebagian sebagai konsekuensi dari ini, ketidaksetaraan kotor (gross inequalities) dalam masyarakat Indonesia antara beberapa penduduk kota yang sangat kaya, dan orang-orang yang sangat miskin. Ini juga memiliki gaung internasional yang mendorong kekuatan-kekuatan kontra-revolusi di seluruh dunia, memungkinkan eskalasi yang besar dari invasi AS dan Vietnam memperkuat rezim borjuis di sub-benua India. Kekalahan dari gerakan komunis di Indonesia menghancurkan harapan pekerja dan petani dalam perjuangan di seluruh kawasan regional, terutama yang di Malaysia, Thailand dan Filipina.
Warisan yang tak tercapaikan dari kekalahan ini mengekspos pandangan para Stalinis pada yang seharusnya pemulihan cepat dari gerakan progresif setelah kekalahan. Mereka berpendapat bahwa, di negara-negara kolonial dan semi-kolonial seperti Indonesia, faktor-faktor seperti kelemahan kapitalisme dan stagnasi, atau bahkan pengurangan standar hidup akan berarti bahwa kegagalan gelombang revolusioner yang tunggal belum tentu menyebabkan stabilitas sosial dan ekonomi yang relatif, bahkan sementara. Ini meremehkan sifat kriminal dari kesalahan kepemimpinan yang parah dari gerakan buruh oleh partai seperti PKI, secara puas menyiratkan bahwa bahkan di mana kesalahan kepemimpinan ini menyebabkan penghancuran kekalahan dan pengkhianatan, massa-massa akan segera bangkit kembali. Tingkat keparahan dan panjang umurnya kerusakan yang ditimbulkan untuk gerakan buruh oleh bencana di Indonesia menunjukkan bagaimana buruk dan salah pandangnya pandangan ini, dan membuat semua itu lebih diperlukan untuk memeriksa secara rinci alasan kekalahannya.
Bagaimana Stalinisme membuka jalan untuk Kekalahan?
Sebagai partai yang dipandu oleh birokrasi Soviet dan Cina, PKI mengambil metode reaksioner Stalinisme, menolak perjuangan untuk kekuasaan kelas pekerja dalam mendukung kolaborasionisme kelas dan partisipasi dalam Front Populer pemerintah. Keputusan kepemimpinan PKI untuk tunduk kepada kepemimpinan borjuis Sukarno dan penerimaan NASAKOM berasal pada sebagian besar dari tesis Soviet yang dipertahankan oleh Stalin dan Khrushchev pada sebuah “negara nasional demokratis”, yang dipandang sebagai tahap yang diperlukan dari pembangunan sebelum pergerakan menuju sosialisme bisa dimulai.
Dengan demikian, PKI mengembangkan pandangan bahwa masyarakat Indonesia yang “semi-feodal” itu terdiri dari tiga kekuatan: para kaum feodal dan komprador yang “reaksioner”, “tengah jalan” burjuis nasional dan kekuatan patriotik, dan “kekuatan progresif”, yaitu, pekerja, petani, borjuis kecil dan intelektual2 revolusioner. Poin penting pertama tentang hal ini adalah kegagalan untuk membedakan dalam kategori yang terakhir, antara pekerja dan petani miskin yang memiliki kepentingan materi yang jelas dalam menggulingkan kapitalisme, dan kekuatan-kekuatan borjuis kecil dan intelektual yang mungkin ambil bagian dalam perjuangan ini tetapi juga bisa berbalik melawan, kalau itu mengancam hak-hak mereka. Selain itu, rumus PKI menyatakan perlu untuk bersatu dengan “kekuatan dari jalan-tengah” secara umum, namun, kesatuan ini tidak dibangun atas dasar kelas yang jelas, sebuah metode karena itu dikembangkan untuk mensubordinasi perjuangan “kekuatan progresif” hingga kaum burjuis nasional.
Ini berarti bahwa, dalam kata-kata Aidit, “Prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam melancarkan perjuangan nasional adalah membawahi kepentingan perjuangan kelas untuk perjuangan nasional”. Kepemimpinan PKI pergi ke jarak yang ekstrim untuk mengejar subordinasi ini untuk partainya Sukarno walaupun partai tersebut secara konsisten mengambil pihak reaksioner-reaksioner pada saat krisis. Mereka bahkan menyatakan dukungan untuk nasionalis Pancasila Sukarno atau lima prinsip, meskipun salah satunya adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”/”percaya pada satu Tuhan” (bertentangan dengan filsafat yang paling dasar Marxisme, materialisme) dan tema dominan mereka adalah “kesatuan dalam keragaman “, gagasan bahwa perbedaan antara warga Indonesia akan berlaku selamanya. Hal ini pada dasarnya kebijakan Front Populer diperkenalkan di Perancis pada tahun 1935, di mana Partai Komunis Perancis terlihat aliansi dengan kapitalis “demokratis” dalam perjuangan melawan fasisme, sebuah perjuangan yang oleh Trotsky tegaskan hanya bisa dimenangkan oleh kelas pekerja.
PKI mempunyai kesalahan harapan yang sama, berniat bahwa aliansi akan “mengisolasi kekuatan reaksioner”, yang dimungkinkan dengan mengambil dukungan kelas burjuis nasional bagi mereka. Pada kenyataannya, borjuasi nasional yang lemah dalam jumlah dan, karena terkait erat dengan pemilik tanah, tidak dapat dan tidak mau membayar perjuangan yang konsisten melawan mereka. Pandangan PKI bahwa mereka akan memimpin revolusi agraria yang diperlukan untuk memecahkan Indonesia dari feodalisme adalah salah; itu adalah petani miskin, yang terdiri atas 60 persen penduduk Indonesia, yang merupakan sekutu nyata dari kelas pekerja dalam penggulingan feodalisme.
“Teori dua tahap” para Stalinis merupakan pelanggaran yang mencolok dari taktik Leninis dari front persatuan anti imperialis, yang menekankan sifat progresif dari gerakan massa pembebasan nasional dan kewajiban komunis untuk mendukung mereka melawan imperialisme, tetapi juga menegaskan bahwa penting untuk menjaga independensi kelas buruh dalam perjuangan ini. Kelas pekerja harus menanamkan dengan sebuah ketidakpercayaan borjuasi dan didorong untuk mengatur organ-organ kekuasaan mereka sendiri.
Kepemimpinan PKI tidak mengikuti prinsip-prinsip ini atau mendorong untuk kelas-kelas ini untuk membayar sebuah perjuangan dengan tanpa kompromi melawan penindas mereka karena mereka percaya bahwa adalah mungkin untuk perlahan-lahan “mengubah” karakter negara dan menguasai kekuasaan negara dengan infiltrasi sektor tentara dan birokrasi. Kolaborasi seperti di atas dianggap sebagai cara terbaik menuju sosialisme, meskipun dengan mengorbankan perjuangan massa, sebagaimana telah dibahas di atas. Sebagai contoh, PKI tidak memprotes larangan pemogokan dalam industri, karena industri dianggap milik pemerintahan NASAKOM.
Aidit berpendapat bahwa kekuasaan negara di Indonesia terdiri dua sisi antagonis, satu progresif dan satu reaksioner, kedua-duanya bisa menang. Dengan demikian ia mengabaikan pandangan/pemikiran/analisa Marxis tentang negara sebagai “sebuah produk dan manifestasi dari tidak adanya perdamaian (irreconciliability) dari pertentangan kelas” (a product and manifestation of the irreconcilability of class antagonisms) yang adalah “suatu organ kekuasaan kelas, organ bagi penindasan dari satu kelas dengan lain”12 dan memahami bahwa, apapun kekuatan kepentingan yang antagonistik akan memberikan perwakilan dalam mekanisme negara, mekanisme yang secara keseluruhan melayani kepentingan kelas satu-satunya, kelas penguasa. Kesalahan panduan dari kepemimpinan ini yang mengabaikan karakterisasi penting telah merusak dan membingungkan untuk pelopor (vanguard) kelas pekerja, yang memberitahu bahwa mereka tidak perlu membangun gerakan terhadap negara yang menindas mereka melainkan untuk bekerja di dalamnya.
PKI menyia-nyiakan kesempatan untuk memobilisasi para pekerja dan petani menjadi milisi untuk menghilangkan unsur-unsur reaksioner dalam tentara Indonesia. Mereka percaya bahwa, sejak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari anak-anak pekerja dan petani, mereka harus menjadi “kekuatan rakyat”. Dalam konflik Indonesia dengan Malaysia, antara tahun 1962 dan 1966, PKI memainkan peran penting dalam memobilisasi massa, namun kepemimpinannya tidak membangkitkan ide perjuangan bersenjata untuk revolusi sosialis.
Bahkan, partai itu tidak mendukung perjuangan bersenjata sama sekali secara resmi, konstitusi menyatakan bahwa “Untuk mencapai tujuan tersebut, PKI mengikuti cara-cara damai dan demokratis … dalam menghadapi propaganda yang reaksioner, kami merasa perlu untuk menegaskan kemungkinan transformasi untuk sosialisme dengan cara damai”. Pasifisme ini berasal dari tahun 1945 ketika mereka diperintahkan oleh Stalin untuk bekerja sama dengan pemerintah imperialis Belanda untuk melaksanakan “aksi bersama” melawan imperialisme Jepang dengan harapan untuk memenangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Bahkan setelah episode ini selesai, mereka mempertahankan kebijakan yang berkompromi, membangun Indonesia “dalam Persemakmuran Kekaisaran Belanda”.
Pasifisme “tolol” PKI dan kepercayaan pada tentara itu berarti mereka tidak siap menghadapi perjuangan bersenjata, bahkan untuk membela diri terhadap para jenderal. Ini adalah kejelasan yang penuh bagi kekuatan reaksioner yang mengilustrasikan kepercayaan karena kurangnya persiapan PKI dalam mempersiapkan serangan. Fakta bahwa Partai Komunis mengikuti jalan legal dan damai tidak membuat mereka arahan yang kurang pada menghilangkan hal tersebut, tapi hanya membuat lebih mudah bagi mereka yang lainnya untuk melakukannya. PKI telah mengatakan pada tahun 1951 itu, “Jika ada penggunaan kekerasan, pertumpahan darah, perang saudara, tidak akan komunis yang memulai, tetapi kelas penguasa sendiri”. Betapa “kanan”nya mereka. Kelas penguasa memulainya, menyelesaikannya, dan menyelesaikan gerakan buruh karena lampiran untuk strategi pasifis kontra-revolusioner.
Pada tahun 1966, Biro Politik PKI, yang ada di pengasingan, mempublikasikan sebuah kritisisme-diri yang jauh tercapai dari aksi mereka selama pembantaian. Mereka mengatributkan kegagalan mereka untuk tiga hal utama, kurangnya pendidikan kader mereka dalam “Marxisme-Leninisme”, dan borjuisifikasi (bourgeoisification) partai mereka yang terjadi melalui memasuki sebuah front persatuan dengan borjuasi, dan garis politik bahwa sosialisme dapat datang melalui parlemen. Ini dinyatakan dengan:
“Revisionisme modern mulai menembus ke dalam Partai kita ketika [partai] secara tidak kritis menyetujui laporan yang mendukung garis dari 20 Kongres CPSU (Partai Komunis Uni Soviet), dan mengadopsi garis dari “pencapaian sosialisme secara damai melalui secara parlementer”. 13
Namun, kritisisme Biro Politik (Politbiro) itu tidak berakar pada pemahaman tentang teori yang benar dari revolusi permanen, metodologi yang dapat dilihat dalam revolusi buruh di Rusia pada tahun 1917. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa: “Dalam kasus negara-negara kolonial atau semi-kolonial dan semi-feodal seperti Indonesia, sosialisme hanya dapat dicapai dengan menyelesaikan tahap pertama dari revolusi rakyat demokratis (people’s democratic revolution)”.
Ini adalah garis politik Maoisme, bahwa para petani, kelas menengah dan pekerja membentuk “rakyat” revolusioner yang harus mengupahi sebuah perang bersenjata melawan kontra-revolusi bersenjata. Dokumen PB berpendapat bahwa revolusi Indonesia “juga harus mengikuti jalan revolusi China”. Tetapi, revolusi Maois sendiri adalah yang populis, bukan yang dari kelas pekerja, di China ini mengarah pada kekalahan pekerja oleh birokrasi di sekitar Mao dan menciptakan sebuah negara pekerja berdegenerasi (degenerated workers’ state), not a healthy one. Maois di China mendukung Sukarno dan PKI hingga 1965. Mengikuti teori blok empat kelasnya, menebarkan ilusi dalam identifikasi ‘anti-imperialis’ Sukarno, PKI mensubordinasikan kepentingan kelas dari anggotanya untuk menjaga konsensus NASAKOM sebagai pengganti perang kelas nyata terhadap imperialis dan kaum kapitalis Indonesia.
Strategi untuk Kemenangan
Sebagaimana telah kita lihat, Indonesia adalah negara semi-kolonial yang perlu dibebaskan dari belenggu imperialisme Belanda dan Amerika. Its massa populer, oleh karena itu, menghadapi tugas emansipasi demokratis dan nasional, dan sebagian besar ekonomi agraria yang membuat mobilisasi petani pusat untuk berhasil dalam tugas ini. Trotsky pertama kali dikembangkan teori Revolusi Permanen sebagai pedoman untuk tindakan untuk Marxis menghadapi tugas menggulingkan sama negara Tsaris yang terbelakang secara ekonomi di Rusia. Oleh karena itu, sebuah teori yang sama dapat diterapkan dalam mengembangkan strategi untuk Indonesia.
Revolusi Permanen menekankan kelemahan kaum borjuis nasional dalam perjuangan pembebasan negara-negara semi-kolonial, karena tekanan luar biasa dan kekuatan imperialisme. Seperti telah kita lihat, ini benar untuk kaum burjuis Indonesia karena dari kelemahan numerik dan hubungannya dengan kelas tuan tanah. Sebagai massa revolusioner dimobilisasi dalam perjuangan melawan imperialisme, ini membawa mereka ke dalam konflik dengan posisi kelas kaum burjuis nasional sebagai pemeras dari kelas pekerja dan petani “milik” mereka. Kaum borjuis kemudian didorong ke dalam sebuah blok terbuka dengan imperialis, menunjukkan impotensi mereka untuk memimpin perjuangan pembebasan nasional yang sejati.
Tugas pembebasan nasional, redistribusi tanah, demokrasi dan perkembangan dalam kegiatan ekonomi negara-negara terbelakang, seperti Indonesia, hanya dapat dihasilkan dari sebuah perjuangan yang dipimpin oleh para pekerja dan digambarkan/diilustrasikan di massa petani. Kebutuhan ini tidak berhenti di revolusi demokratis atau “tahap” dari demokrasi borjuis, tetapi dapat mendorong perjuangan untuk tingkat yang lebih tinggi: revolusi proletar melawan kelas-kelas bermilik dan pembentukan negara sosialis dengan ekonomi terencana. Ini adalah alternatif revolusioner ke pandangan “tahap” mekanikal yang dianjurkan oleh para Stalinis, dan para Menshevik sebelum mereka, di mana perjuangan untuk sosialisme hanya dapat hanya dapat dilanjutkan ketika demokrasi borjuis sudah ditetapkan.
Memang, pembebasan dari imperialisme adalah mustahil tanpa kemenangan revolusi sosialis yang dipimpin oleh proletariat, sebagaimana dijelaskan Trotsky pada tahun 1931: “Berkenaan dengan negara-negara dengan perkembangan borjuis yang terlambat, khususnya negara-negara kolonial dan semi-kolonial, teori revolusi permanen menandakan bahwa solusi lengkap dan asli dari tugas mereka untuk mencapai demokrasi dan emansipasi nasional dapat dimungkinkan hanya melalui kediktatoran proletariat sebagai pemimpin bangsa yang ditundukkan”.
Kediktatoran Suharto akhirnya digulingkan pada tahun 1998 oleh gelombang demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan14, dan sebuah demokrasi borjuis telah didirikan dimana yang gerakan pekerja dan sosial telah mengembangkannya. Ini termasuk Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang awalnya dibentuk pada tahun 1996 sebagai partai perjuangan melawan Orde Baru. Partai ini dipimpin oleh pengkampanye anti-sweatshop yang menonjol, Dita Sari, yang telah berani dalam mengorganisir pekerja tekstil perempuan dan mengkritik pemerintah borjuis baru. Namun, partai telah membuat sedikit pernyataan peristiwa 1965 dan akibatnya tidak dicerna pelajaran penting di dalamnya seperti kebutuhan untuk mobilisasi independen dari kelas pekerja.
Sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1997, ada kesempatan sekali lagi untuk membangun sebuah partai revolusioner kelas pekerja, meskipun ini masih terjadi di bawah mata elang dari militer pada dasarnya tidak berubah dari yang mereka dukung – yaitu Soeharto – begitu lama. Semua gerakan progresif akan menghadapi tugas-tugas penting dalam periode ke depan, dan harus berusaha untuk membangun oposisi massa untuk neo-liberalisme dan kapitalisme di antara kelas pekerja dan miskin. Mereka harus menolak secara militan upaya lanjutan militer kembali menegaskan kekuasaan mereka, melawan kebangkitan politik Islam reaksioner, dan membangun oposisi terhadap imperialisme dan perang melawan teror. Untuk melakukannya, mereka harus menghadapi tragedi historis di 1965.
Catatan akhir
1 Quoted in, Roosa and Nevins, November 5 2005, Global Research
2 Revolution and Counter Revolution in Indonesia, Alan Woods, October 1965, http://www.marxist.com/Asia/indonesia1965.html
3 On the People’s Democratic Dictatorship, Mao Zedong, March 1949. Selected Works, vol. 5 (New York: International Publishers, n.d.), pp. 411-423.
4 Indonesia 1957-1958 – War and Pornography, from William Blum, Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II @ http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/Indonesia57_KH.html
5 October 10, 2002 Jamestown Foundation
6 Quoted in, Editorial Board, 20th May 1998, ‘US officials provide Indonesian military with death lists’, World Socialist Website, http://www.wsws.org/news/1998/may1998/coup-m20.shtml
7 Benedict Anderson, Petrus Dadi Ratu New Left Review 3, May-June 2000
8 Kahin, George McT. and Kahin, Audrey R. Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia, quoted on Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/communist_Party_of_Indonesia
9 Time Magazine, 17th December 1966
10 Terri Kavanagh, 1991, Lessons of the 1965 Indonesian coup, World Socialist Website, http://www.wsws.org/exhibits/1965coup/coup-1.htm
11 Indira, 2006
12 Lenin 1917
13 Foreign Languages Press, Beijing, 1968
14 See Trotskyist International 24, June-December 1998, online at http://www.fifthinternational.org/index.php?id=55,226,0,0,1,0